KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH
(1) 
(*) Corresponding Author
Abstract
Abstrak
Â
Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaanya dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun. Memilik kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
Â
Kata Kunci : Kompetensi , Ekonomi Syari’ah dan Yuridis
Â
Â
Abstract
Â
Religious Courts is one of the judicial institutions of judicial power to conduct law enforcement and justice for the people seeking justice in the case tertent between people who are Muslims in the field of marriage , inheritance , wills, grants , endowments, charity, infaq , alms , and economics sharia , With the affirmation of religious courts the authority to resolve the particular case , including violations of the marriage law and its implementation regulations and strengthen the legal basis Sharia Court in exercising its authority in the field of jinayah based bylaws. Choose a judge rule based on region or area . Relative authority of the Religious Court in accordance with the place and position . Religious Courts based in the capital city or in the district capital and jurisdiction covers the area of the city or county . Religious High Court based in the capital city of the province and covers an area of provincial jurisdiction .
Â
Â
Key word: Kompetensi , Ekonomi Syari’ah dan Yuridis
Full Text:
PDFReferences
DAFTAR PUSTAKA
A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
A. Wasit Aulawi, Sejarah Perkembangan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al Wajiz, Bogor: Daar Ibnu Rajab, 2001
Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
Abdul, Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Islam Press, 1994
Abdullah Tri Whyudi, Peradilan Agama di Indonesia Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
Ali Sakti, Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekuatan Ekonomi Modern, Jakarta: Paradigma & AQSA Publishing, 2007
Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah, Jakarta: PT. Econ Citra Lintas, Kerjasama Dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Kerja Sama dengan MUI, BI, Departh, ttp
Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia Jakarta: Kencana, 2008
Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005
Muhammad Amin Summa, Seputar Ekonomi Syariah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, ed,. Kapita Selekta Perbankan Syariah Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (Perluasan Kewenangan Peradilan Agama), Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006
Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press, 2002
Rifyal Ka’bah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewengan Baru Peradilan Agama, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 245, IKAHI, Jakarta, April 2006
Roihan A Rosyd, Hukum Acara Peradilan Agama Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
Roihan, A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali Press, 1992
Sudikno Mertoku sumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002
Sudikno, Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1983
Suharwadi, K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
Surtahman Kastin, dan Sanep Ahmad, Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan, (Selangor: Dawama sdn. Bhd, 2005
DOI: 10.24235/mahkamah.v1i2.1305
Article Metrics
Abstract view : 941 timesPDF - 565 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.