PEMEKARAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka)

Meli Lutpiah(1*),


(1) IAIN Syekh Nurjati Cirebon
(*) Corresponding Author

Abstract


Desa Kramat Jaya merupakan desa hasil pemekaran yang semula menjadi bagian dari Desa Werasari. Pemekaran desa merupakan salah satu langkah pemerintah dalam pemerataan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sebuah kebijakan pemekaran daerah. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitiannya adalah proses pemekaran Desa Kramat Jaya bermula dari adanya kebijakan pemerintah sebagai pendorong pemekaran, penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat dusun, kajian rencana pemekaran Desa Kramat Jaya di tingkat desa, pengajuan pemekaran ke pemerintah daerah, dan peresmian Desa Kramat Jaya. Pemekaran tersebut berimplikasi pada kehidupan masyarakat di Desa Kramat Jaya, seperti reformasi pemerintahan Desa Kramat Jaya, dampak pemekaran desa terhadap kehidupan petani berupa pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur seperti, kantor desa, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), jalan desa, jalan penghubung desa, tembok penahan tanah (TPT) atau saluran irigasi, dan kios.

 

Kata kunci- proses, implikasi, pemekaran desa, masyarakat


Full Text:

PDF

References


Ali, Farid, dkk. 2012. Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah. Cetakan Ke-1. Bandung: PT Refika Aditama.

Bungin, M Burhan. 2012. Penelitian Kualitatif. Cetakan Ke-6. Ed Ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chalid, Pheni. 2005. Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kemitraan.

El-Mawa, Mahrus. (Ed). 2011. Participatory Action Research (PAR) Pengabdian (Penelitian) kepada (Bersama) Masyarakat. Cetakan Ke-3. Cirebon: LPM P3M IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Harfi, M. Zaini . 2013. Pelaksanaan Pemekaran Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik (Studi Di Desa Kuang Baru Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur). Junal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram.

Khaidir, Piet H. 2006. Nalar Kemanusiaan Nalar Perubahan Sosial. Cetakan Ke-1. Jakarta: Teraju Mizan.

Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Ke-31. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Pambudi, Himawan S. et.al. 2003. Politik Pemberdayaan. Jalan Mewujudkan Otonomi Desa. Yogyakarta: Lappera Pustaka.

Utama.

Profil Desa Kramat Jaya.

Profil Desa Werasari.

Proposal Pemekaran Desa Kramat Jaya.

Raharjo, Budi. 1999. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ratnawati, Tri. 2009. Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sapi’i, Imam, dkk. 2013. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa. I: 1-7.

Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soetomo, 2012. Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka. Cetakan Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_______. 2013. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Cetakan Ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. Metode penelitian Kuantitatif Kuailitatif dan R&D. Cetakan Ke-13. Bandung: Alfabeta.

Wijoyo, Tri Banjir Adi. 2013. Pemekaran Desa Ditinjau dari Aspek Otonomi Daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

Skripsi. Universitas Hasanudin: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Winarno. 2008. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Cetakan Ke-2. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Kramat Jaya

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa di Kabupaten Majalengka.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.




DOI: 10.24235/orasi.v7i2.1080

Article Metrics

Abstract view : 1124 times
PDF - 928 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Orasi indexed by:

   

Crossref Orasi 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
 
 
 
Â